Rabu, 04 Juni 2008

BANYUGENI "STOP DULU"

YOGYA (KR) - Proyek ‘Banyugeni’ yang dikembangkan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) untuk sementara dihentikan. Penghentian didasarkan pada kesepakatan rapat antara Badan Pelaksana Harian (BPH) dengan pimpinan UMY, Senin (2/6) siang. Namun demikian masih akan ada kajian dan presentasi ilmiah di hadapan Rapat Senat UMY yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Kepala Divisi Humas BHK Twediana B Hapsari MSi, mengemukakan hal itu dalam pertemuan di Kedai Tiga Nyonya, Selasa (3/6) sore. Dalam kesempatan itu hadir pula PR III Husni Amriyanto dan dari BPH Ad Syauqi Soeratno.
Pertemuan di ruang rapat BPH UMY selama dua jam, kata Twediana, membuahkan beberapa keputusan. Di antara keputusan tersebut ialah penghentian sementara proyek Banyugeni sambil menunggu presentasi kajian ilmiah serta dilakukannya informasi satu pintu untuk masalah ‘Banyugeni’ lewat BHK UMY.
”Untuk presentasi ilmiah itu yang melakukan adalah tim peneliti dan diupayakan hadirnya tim ahli. Namun siapa, masih diupayakan oleh Pusat Studi Pengembangan Energi (Pusper) UMY,” jelasnya. Penghentian ini menurutnya dilakukan dengan semangat menghentikan pro-kontra yang sudah sedemikian luar biasa.
Sebelumnya, Wakil Ketua BPH UMY Ir Dasron Hamid MSc ketika dikonfirmasi KR mengemukakan bahwa segala keputusan dan informasi mengenai rapat Banyugeni sudah disepakati melalui satu pintu.
”Kalau saya memberitahu KR, nanti saya menyalahi kesepakatan itu,” sebutnya. Namun Dasron mengakui adanya pertemuan khusus membahas masalah Banyugeni tersebut.
Untuk proyek ‘Banyugeni’ yang namanya juga sudah dipatenkan tersebut, tidak pernah diungkap besarnya dana yang digunakan. Rektor UMY Dr Khoiruddin Bashori saat launching juga enggan menyebutkan angkanya, bahkan hanya menyebut ada dana berapa dan bisa digunakan untuk penelitian ya digunakan saja. Meski demikian, penelusuran dari pelbagai informasi yang diperoleh KR mengungkap bila proyek ‘Banyugeni’ sudah menghabiskan dana antara Rp 1,3 miliar - Rp 1,6 miliar.
Saat ditanya wartawan apakah merasa tidak terpengaruh dengan ‘tudingan’ UGM bahwa ada unsur penipuan di sini, dengan tegas Rektor UMY menjawab tidak.
”Ini negara hukum, kalau penipuan dituntut saja dan itu bisa perdata atau pidana. Kalau saya merasa tertipu, ya saya tuntut. Ini negara hukum, gampang. Kalau misalnya saya ditipu, yo tak oyak,” katanya.
Tantangan
Sementara itu, sejumlah ahli energi dari Universitas Indonesia (UI) menerima tantangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar kalangan akademisi mencari dan menjalankan energi alternatif di luar Bahan Bakar Minyak (BBM). ”Kalau UI ditanya energi alternatif, kita siap, karena kita punya banyak ahli energi alternatif,” ujar Rektor UI Prof Gumilar Rusliwa Somantri di Jakarta, kemarin.
Namun, kata Gumilar, kesiapan UI itu juga harus disesuaikan dengan keinginan pemerintah untuk memanfaatkan energi alternatif di luar energi BBM. ”Pemikiran-pemikiran presiden baik, namun gagasan itu harus diterjemahkan oleh menristek dan para ahli. Harus dipikirkan pola road map-nya, bagaimana strateginya dan kapan dilakukan,” katanya.
Selain itu, Gumilar menambahkan, perlu dipikirkan pula bagaimana keterkaitan dengan hal lain, seperti kebijakan transportasi dalam penggunaan energi di luar BBM dan juga bentuk penghargaan dan penggunaan energi di luar BBM oleh masyarakat.
Ia mengemukakan, pemerintah sendiri belum siap dalam menjalankan kebijakan mencari energi alternatif di luar BBM. ”Pemerintah masih asyik dengan wacana-wacana saja, namun realisasinya belum ada,” tutur Gumilar.
Menurutnya, negara maju membutuhkan waktu 5 hingga 10 tahun untuk mengubah kebijakan energi alternatif di luar BBM. ”Seharusnya Indonesia bisa lebih cepat dari itu, karena memiliki banyak sumber energi alternatif,” kata Gumilar. (Fsy/Ati/Ogi)-n

Tidak ada komentar:

Posting Komentar