Wawancara Asmara Nababan :
"Tak Semua Korban Itu Perusuh"
Kerusuhan di Banjarmasin 23 Mei 1997 lalu bisa jadi merupakan kerusuhan dengan korban terbesar sepanjang sejarah pemilu. Karena membawa korban lebih sekitar 120 orang dan sempat membumihanguskan kota seribu sungai. itu. Peristiwa itu juga nyaris memakan korban juru kampanye nasional Golkar Saadilah Mursjid yang juga Menteri Sekretaris Kabinet dan Ketua Majelis Ulama Indonesia K.H. Hasan Basri. Karena Hotel Kalimantan yang menjadi tempat menginap pejabat tinggi dari Jakarta itu diamuk massa dan dibakar.
Apa kata tim pencari fakta Komisi Nasional Hak Asasi Nasional seputar kerusuhan terbesar dalam sejarah pemilu itu? Asmara Nababan, anggota Komnas HAM, yang turun langsung ke Banjarmasin pada tanggal 30 Mei 1997 mengatakan,"Ada iri hati terhadap Golkar yang dihadiri menteri dan Ketua MUI."
Kapolri Letnan Jenderal Dibyo Widodo mengatakan ratusan korban yang terbakar di Mitra Plaza, Banjarmasin adalah para penjarah. Benarkah begitu? Berikut wawancara Edy Budiyarso dari TEMPO Interaktif dengan Asmara Nababan, Senin 9 Juni 1997, di kantornya di kawasan Mampang Jakarta. Berikut petikannya:
Apa yang menjadi pemicu kerusuhan Banjarmasin?
Ada penyebab yang sifatnya laten dan sebab yang langsung memicu kejadian. Yang menjadi pemicu sudah bergeraknya peserta kampanye Golkar sebelum salat Jum'at selesai. Ini dilaporkan oleh beberapa saksi mata. Di depan masjid di Jalan Pangeran Samudra, ada tiga orang bersepeda motor pemuda yang menggunakan atribut Golkar melarikan motornya dengan kencang pada saat sebagian besar masyarakat Banjarmasin sedang melakukan sholat Jum,at.Hal ini sudah dibantah oleh Golkar dalam pernyataan resminya yang menyatakan bahwa kampanye baru dimulai setelah selesai salat Jum'at. Dan itu memicu kemarahan umat yang terganggu salatnya. Terjadilah "clash" antara umat dengan Satgas Golkar yang pada akhirnya berkembang menjadi massa yang besar yang sudah tidak jelas lagi siapa dan berapa jumlahnya.
Massa yang beringas sebagian ada yang menggunakan atribut PPP. Banyak juga yang mengacung-acungkan senjata tajam seperti golok, celurit, dan mereka sangat agresif. Ada salah satu korban wanita yang luka bacok karena dia tidak sempat melepas kaos Golkarnya. Tetapi ada juga pengemudi becak asal Madura yang tidak mau bergabung dengan massa malah mau menyelamatkan diri, akhirnya dibacok juga oleh massa. Yang rusak kebanyakan adalah kantor pemerintah, kantor Golkar, mal, hotel, perkantoran dan gereja.
Apa yang dimaksud dengan penyebab laten dalam kerusuhan Banjarmasin itu?
Pertama, meningkatnya pendukung antara PPP dan Golkar selama berkampanye sebelumnya. Mereka sudah punya rasa permusuhan. Apalagi adanya penilaian bahwa Golkar itu lebih baik fasilitasnya, sehingga menimbulkan iri hati pendukung OPP lain. Juga banyaknya pejabat pemerintah pusat yang berkampanye di sana, padahal tidak satupun pejabat pusat yang berkampanye untuk PPP, ini menimbulkan rasa iri. Beberapa saksi juga mengatakan, kedatangan Ketua Majelis Ulama K.H Hasan Basri itu pilih kasih, karena hanya mau berdoa untuk Golkar. Kenapa tidak berdoa juga untuk PPP dan PDI.Kami memang mendapatkan keterangan dari Golkar, yang menyatakan bahwa kedatangan Ketua MUI di Banjarmasin itu karena undangan Golkar. Tetapi bagaimanapun juga telah muncul kecemburuan.
Apakah Komnas HAM menemukan adanya pihak ketiga di belakang kerusuhan Banjarmasin?
Kami tidak terlalu mengkhususkan ke arah sana, kami lebih banyak terfokus pada pelanggaran hak asasi manusia. Sejauh pemantauan kami di lapangan, kami memang tidak menemukan adanya pihak-pihak yang secara khusus merencanakan atau membuat peristiwa itu.
Jadi Komnas HAM berkesimpulan peristiwa itu terjadi karena spontanitas massa terhadap kampanye Golkar?
Bisa seperti itu. Tetapi kenapa dalam waktu yang singkat massa bisa berkumpul dalam jumlah yang besar. Jawabannya, di Banjarmasin itu 'kan banyak masjid, jadi bisa saja massa yang besar itu datang dari masjid-masjid dan bercampur dengan massa yang lain. Banjarmasin 'kan dikenal sebagai kota seribu masjid, selain julukan kota seribu sungai. Karena banyaknya massa ini, massa menjadi sulit dikendalikan, baik oleh aparat keamanan maupun oleh fungsionaris wilayah PPP. Bahkan ada anggota PPP yang berusaha meredam massa, malah ia menjadi sasaran massa sampai terluka.
Konon setelah kejadian itu banyak warga Banjarmasin yang tutup mulut, apakah ini tidak merepotkan tugas Komnas HAM?
Tidak, kami masih tetap bisa mendapatkan informasi dari masyarakat bawah maupun dari pejabat daerah. Kami tidak tahu kalau masyarakat Banjarmasin itu tutup mulut, karena kami masih bisa berdialog terbuka dengan wakil-wakil mahasiswa dan dosen di kampus Universitas Lambung Mangkurat. Selain itu, kami juga bertemu dengan ketiga OPP di sana secara terpisah, termasuk dengan PDI. Walapun PDI tidak tersangkut secara langsung dalam peristiwa itu, di lapangan banyak ditemukan spanduk Mega-Bintang.
Kapolri menyimpulkan bahwa semua korban yang terbakar di plaza Mitra Banjarmasin adalah para penjarah. Apa kesimpulan Komnas setelah melakukan investigasi kesana?
Komnas HAM tidak sepakat dengan pernyataan itu. Kalau memang ada perusuh, mungkin-mungkin saja. Karena memang ditemukan senjata-senjata tajam di samping tubuh korban, tetapi banyak saksi kami yang mengatakan bahwa korban terbakar itu karena kecelakaan. Seperti Komnas menjumpai dua korban dalam satu keluarga. Dari orang tua korban itu kami mendapatkan informasi bahwa yang pertama hilang adalah anak yang masih kecil berusia sembilan tahun. Lantas diminta kakak si kecil itu untuk mencari, yang terjadi malah dua-duanya tidak kembali. Menurut saksi mata, korban saat itu masuk ke dalam salah satu toko yang sedang terbakar. Bukankah kejadian seperti ini bisa terjadi dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, kami tidak bisa mengatakan semua korban itu perusuh atau penjarah. Apalagi dari beberapa korban yang masih bisa diotopsi, ada korban yang masih belum disunat. Jadi ada juga korban yang masih anak-anak.
Apakah Komnas menemukan pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh aparat di sana?
Keadaan di sana membuat adanya penangkapan yang tidak bisa disertai dengan surat penangkapan. Selain itu ada juga pemukulan terhadap para tersangka. Dari sini kami menyampaikan kepada kepolisian dan Kodam VI/Tanjungpura agar menindak tegas aparatnya yang masih melanggar KUHAP. Kalau kasus penembakan oleh aparat, kami tidak menemukan. Selain pelanggaran oleh aparat, pelanggaran terbesar dilakukan oleh masyarakat sendiri: membuat rasa takut, kerusakan harta benda, hak perlindungan diri, hak untuk ibadah. Termasuk pelanggaran dengan mengganggu orang lain yang sedang salat Jum'at.
Apakah memang benar aparat tidak bisa mengatasi keadaan karena jumlahnya terbatas?
Ya. Dan kalaupun ada aparat dalam jumlah yang banyak, itu juga tidak mungkin bisa mengamankan situasi dengan cepat, karena jumlah massa sangat besar. Apalagi kalau sampai aparat menembak, bisa jadi emosi massa menjadi lebih besar, aparat keamanan di sana cuma bisa mundur. Baru setelah ada bantuan dari Jakarta dan Balikpapan yang dilengkapi dengan panser, aparat baru mampu mendorong massa untuk bubar.
Apakah ada rekomendasi Komnas untuk pelaksanaan kampanye mendatang, mengingat kampanye pemilu telah menjadi pemicu kerusuhan?
Untuk pemilu secara keseluruhan Komnas akan melakukan evaluasi. Untuk kerusuhan kampanye sendiri, Komnas mengusulkan agar pendidikan politik juga melibatkan tokoh-tokoh informal, karena ketika di lapangan yang paling besar pengaruhnya adalah tokoh-tokoh informal, seperti buruh yang memiliki pengaruh diantara teman-temannya. Bukan tokoh formal seperti tokoh partai atau alim ulama.
Dengan kata lain Komnas mengusulkan agar konsep massa mengambang ditiadakan?
Secara eksplisit belum kami katakan. Tetapi kami mengarah kesana.
Apakah Komnas menemukan indikasi adanya usaha mendiskreditkan PPP dalam kasus ini?
Kami sulit menyimpulkan keadaan itu memang dimaksudkan untuk memojokan PPP. Karena hasil perolehan suara PPP setelah pemilu itu juga seperti yang mereka targetkan. Karena setelah pemungutan suara, kami menanyakan apakah PPP turun suaranya, lantas DPW PPP Banjarmasin menyatakan tidak ada penurunan suara.
Apa kira-kira yang bisa ditarik dari peritiswa kerusuhan di Banjarmasin itu?
Kerusuhan-kerusuhan ini seharusnya menjadi instropeksi dari birokrasi kita agar lebih berorientasi kepada masyarakat. Karena ada kejengkelan-kejengkelan yang akumulatif dari masyarakat terhadap birokrasi. Celakanya pemerintah seringkali tidak memperhatikan hal itu. Bukankah cukup bukti bahwa rakyat lebih percaya kepada gosip daripada dengan keterangan resmi pemerintah seperti Gubernur, Pangdam, Walikota.
Lihat Daftar Isi !
Tidak ada komentar:
Posting Komentar